Golkar Riau - Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, meminta seluruh sekolah di Provinsi Riau lebih proaktif menyiapkan data serta kebutuhan sarana dan prasarana agar dapat mengakses program revitalisasi satuan pendidikan yang disiapkan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Karmila saat menggelar Workshop Pendidikan bertajuk “Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah”. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru pada 4-5 September 2026.
Workshop yang diikuti kepala sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Dalam kegiatan itu, hadir Analis Kebijakan Ahli Madya Dr Suhartono Arham yang mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama.
Sejumlah pejabat dan tokoh pendidikan turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau H Erisman Yahya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Mukhlis Suzantri, SHutT, MT, serta para narasumber seperti Rektor Universitas Lancang Kuning Prof Dr Junaidi, Muh. Hasan Catur Windriatmo dan Erwan Nur Arief. Kegiatan dipandu Rifdah Mami sebagai moderator.
Wakil Ketua Umum PP KPPG Golkar itu mengatakan workshop menjadi ruang bagi kepala sekolah untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme program revitalisasi satuan pendidikan sekaligus Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Menurut Karmila, kondisi setiap sekolah tidak bisa disamakan. Karena itu, usulan pembangunan maupun rehabilitasi harus berdasarkan kebutuhan dan kondisi faktual yang terjadi di masing-masing satuan pendidikan.
“Workshop ini diharapkan membantu kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah secara lebih jelas, karena setiap sekolah memiliki persoalan dan kebutuhan revitalisasi yang berbeda,” ujar Karmila.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data yang disampaikan harus menggambarkan kondisi riil sekolah dan diperkuat dengan dokumen pendukung, termasuk dokumen legalitas lahan.
Karmila menilai pemahaman terhadap regulasi sangat diperlukan agar pengajuan bantuan tidak mengalami kendala akibat ketidaksesuaian antara data, dokumen dan kondisi sebenarnya.
“Pastikan surat lahannya tersedia dan Dapodik benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jangan sampai data yang kita sampaikan berbeda dengan kondisi sebenarnya,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan ruang kelas baru (RKB) akibat meningkatnya jumlah peserta didik. Karmila menjelaskan, penambahan jumlah siswa tidak hanya berdampak pada kapasitas ruang belajar, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan jam mengajar tenaga pendidik.
Karena itu, pembangunan RKB dinilai dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah siswa sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal.
Karmila juga meminta pemerintah memperhatikan sekolah yang berada jauh dari pusat perkotaan. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak tempuh peserta didik menuju sekolah harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Jika masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan akses sekolah, kondisi tersebut juga perlu menjadi pertimbangan dalam penambahan RKB,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen terus mendorong pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan sekolah, menurutnya, tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Sekolah di wilayah pinggiran, terpencil maupun kawasan yang sulit dijangkau justru perlu mendapat perhatian lebih besar agar masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
“Saya berharap pembangunan tidak hanya berfokus di kota. Sekolah-sekolah di daerah pinggir dan wilayah yang jauh harus mendapat perhatian agar masyarakat memiliki akses terhadap sekolah yang lebih layak,” kata Karmila.
Selain program revitalisasi, Karmila juga menyoroti kebutuhan evaluasi terhadap besaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Menurutnya, besaran bantuan perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional serta kondisi ekonomi dan karakteristik setiap daerah.
Masukan dari para kepala sekolah dinilai penting sebagai bahan bagi pemerintah dan Komisi X DPR RI dalam menyusun maupun memperkaya kebijakan pendidikan, termasuk menyangkut pembiayaan operasional sekolah dan kebutuhan tenaga pendidik.
“Kami sangat membutuhkan masukan dari para kepala sekolah, khususnya sebagai bahan rekomendasi untuk peningkatan BOSP sehingga kualitas pembelajaran semakin baik dan pendidikan dapat berjalan lebih berkeadilan,” tuturnya.
Dalam workshop tersebut, Karmila turut mengungkapkan rencana program sekolah gratis bagi sekolah swasta yang akan diarahkan ke sejumlah daerah di Indonesia, khususnya kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Untuk Provinsi Riau, beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kepulauan Meranti.
“Perkembangan dunia pendidikan sangat dinamis dan kebutuhannya terus berubah. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan,” ujarnya.
Karmila juga mengimbau setiap kepala sekolah menyampaikan kondisi satuan pendidikan secara lengkap melalui dokumentasi video. Dokumentasi tersebut diharapkan mencantumkan identitas sekolah, nama kepala sekolah, nomor kontak, jumlah siswa serta dokumen pendukung lainnya.
Menurutnya, informasi yang lengkap akan memudahkan pemerintah daerah maupun Kemendikdasmen melakukan pemetaan kebutuhan dan menentukan sekolah yang menjadi prioritas penerima bantuan.
Sementara itu, Dr Suhartono Arham menyampaikan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah masih memerlukan perhatian serius. Ia menilai program revitalisasi merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas sekolah.
Suhartono menyebutkan, pada 2025 pemerintah telah menyalurkan anggaran revitalisasi untuk 16.174 satuan pendidikan. Sementara pada 2026, program tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 67.000 satuan pendidikan di berbagai jenjang.
Selain pembangunan dan revitalisasi fisik, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital. Untuk jenjang SMP, sebanyak 44 sekolah di Kota Dumai dan 167 SMP di Kota Pekanbaru telah menerima perangkat tersebut.
Suhartono menegaskan pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan melalui mekanisme swakelola dan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.
Sekolah juga diminta melakukan dokumentasi kondisi bangunan sebelum dan setelah revitalisasi sebagai bentuk transparansi sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Jangan hanya kondisi yang kurang baik yang disampaikan. Berbagai hasil pembangunan dan hal-hal positif yang telah diberikan kepada masyarakat juga perlu disampaikan,” pungkasnya.