Golkar Riau – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta segera mempersiapkan penataan kawasan Jalan HR Soebrantas, terutama terhadap bangunan dan lapak yang masih berdiri di sepanjang jalur lambat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung rencana pelebaran jalan sepanjang 1,6 kilometer yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2027.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Roni Amriel SH MH, mengatakan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek harus diselesaikan sejak dini. Termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan.
Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting agar proyek yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
"Untuk proses ini, harus dipersiapkan sejak sekarang. Terutama menyosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak," ujar Roni, Minggu (15/11/2026).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat lingkungan.
Camat, lurah, ketua RT dan RW diharapkan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat agar rencana pembangunan dapat dipahami dan memperoleh dukungan.
"Tentunya ini perlu peran camat, lurah, RT dan RW. Sosialisasikan secara baik, agar masyarakat paham dan mendukung pekerjaan ini nanti," katanya.
Roni menilai, penataan kawasan dan kesiapan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Apabila tidak ditangani sejak tahap perencanaan, keberadaan bangunan maupun lapak di sepanjang jalur pekerjaan berpotensi menghambat proses pembangunan.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung rencana pelebaran jalan tersebut. Selain meningkatkan kapasitas jalan, proyek ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan di salah satu kawasan lalu lintas tersibuk di Kota Pekanbaru.
"Harapan kita masyarakat bisa mendukung sepenuhnya. Karena manfaatnya juga untuk masyarakat banyak, terutama dalam meminimalisir kemacetan di kawasan tersebut," ungkapnya.
Diketahui, proyek pelebaran jalur lambat Jalan HR Soebrantas direncanakan sepanjang 1,6 kilometer, mulai dari Simpang Pasar Pagi Arengka hingga Jalan Purwodadi. Pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal 2027.
Sebelumnya, Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal, menyampaikan bahwa koordinasi antara Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru telah dilakukan, khususnya terkait status aset dan pembebasan lahan.
Ia menjelaskan, jalur lambat yang menjadi sasaran pelebaran merupakan aset milik Pemko Pekanbaru. Sementara Pemprov Riau akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
"Jalur lambat yang akan ditangani ini, aset milik Pemko Pekanbaru. Kami Pemprov Riau mengambil peran dalam pelaksanaan pengerjaan fisiknya," jelas Khairul.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, sinergi antara kedua pemerintah daerah diperlukan agar seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan lancar.
DPRD Pekanbaru berharap persoalan administrasi, penataan bangunan dan lapak, serta komunikasi dengan masyarakat dapat dituntaskan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Roni kembali mengingatkan agar seluruh kendala yang masih bisa diantisipasi tidak dibiarkan hingga menghambat realisasi proyek.
"Harapan kita juga, tanpa terkendala persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak dini," tutupnya.